Jajaran TNI
Angkatan Darat sedianya membelanjakan dana lebih dari Rp2,7 triliun pada 2013.
Sebagian besar anggaran itu untuk membeli peralatan baru.
Pengumuman
lelang Mabes TNI AD menyebut ada 11 direktorat/dinas yang akan menggelar
lelang. Mereka yakni Pusat Intelijen AD akan menggelar lelang senilai Rp89,22
miliar.
Pusat
Penerbangan Angkatan Darat akan membelanjakan Rp171,7 miliar. Sejumlah dana itu
digunakan untuk pemeliharaan pesawat dan pengadaan alat angkut. Porsi pengadaan
peralatan keselamatan (navigasi dan komunikasi) nilainya mencapai Rp108,7
miliar.
Direktorat
Zeni AD melaksanakan belanja material Rp184 miliar. Direktorat Perhubungan AD
melakukan belanja Rp687,67 miliar dan di antaranya dialokasikan untuk pengadaan
alat perhubungan sebesar Rp669,5 miliar.
Direktorat
Peralatan AD menganggarkan belanja Rp985,37 miliar. Anggaran itu antara lain
digunakan untuk pengadaan amunisi senilai Rp280 miliar, pengadaan senjata dan
alat optik Rp406 miliar dan pengadaan/pergantian kendaraan tempur Rp95,6
miliar.
Adapun
Direktorat Pembekalan AD belanja sebesar Rp588,84 miliar. Dana itu di antaranya
digunakan untuk belanja alat angkut air sebesar Rp174,1 miliar, payung udara
Rp16,2 miliar, alat kesatrian dan alat mesin kantor senilai Rp34,53 miliar.
Direktorat
Kesehatan AD belanja senilai Rp14,58 miliar. Dana itu digunakan untuk
pemeliharaan alat kesehatan Rp3,29 miliar dan pengadaan material kesehatan
Rp11,28 miliar.
Direktorat
Topografi AD akan belanja Rp3,6 miliar dan di antaranya untuk pengadaan alat
topogradi Rp3,2 miliar.
Sementara
Dinas Penerangan AD akan belanja senilai Rp1,35 miliar. Dari dana itu sebesar
Rp1,3 miliar digunakan untuk membeli alat khusus penerangan.
Dinas
Penelitian dan Pengembangan AD belanja Rp5,4 miliar. Dari dana itu sebesar
Rp4,59 miliar digunakan untuk pengadaan alat laboratorium.
Sementara
Dinas Informasi dan Pengolahan Data AD akan belanja alat Rp51,27 miliar.
"Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi badan pelaksana pusat TNI AD di
masing-masing direktorat dan dinas," demikian jelas pengumuman lelang itu.
Soal
pengadaan kebutuhan militer, pengamat transparansi anggaran Lucky Djani menilai
sudah ada kemajuan terkait dengan keterbukaan informasi belanja militer.
Setidaknya saat ini daftar belanja itu diumumkan terbuka.
Meski
demikian perlu pula dikritisi apakah kebutuhan yang dibeli mendesak dan
mendukung kinerja. "Tetap perlu dikritisi efektivitas belanja itu apakah
berbasis kinerja," jelas pria yang pernah bergiat di Indonesia Corruption
Watch dan Transparency International Indonesia.
Lucky
menilai memang belanja militer terkait pertahanan negara kerap berbenturan
dengan transparansi informasi. Meski demikian persoalan itu tetap bisa
disiasati dengan pelibatan auditor terbatas yang menjadi pengawas seberapa efektif
suatu belanja terhadap peningkatan kinerja.
Sementara
pegiat antikorupsi di Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok
Sky Khadafi menilai pengumuman pengadaan secara elektronik belum menjamin
keterbukaan informasi. Pasalnya, detail belanja yang dibutuhkan kini tak bisa
diakses.
"Bila
dulu pengumuman ditempel, bedanya sekarang diumumkan melalui website. Tapi
kebutuhan dan spesifikasi detail barang yang hendak dibeli tidak muncul,"
ujar Uchok.
Hal itu,
lanjut dia, membuat masyarakat tetap tak bisa ikut mengawasi belanja
pemerintah.
0 Comments