JAKARTA–Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono berharap Pemerintah Malaysia dan Filifina dapat segera
mengakhiri konflik antara kedua negara di Sabah.
Sebagaimana dilansir laman
resmi Presiden RI, Jumat (8/3), kepala negara merasa prihatin dengan konflik
yang terjadi di Sabah antara pemerintah Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu
yang merupakan warga Filipina Selatan.
Presiden mengaku mengikuti
apa yang sedang terjadi di Sabah. Dia berharap pemerintah Malaysia dan
pemerintah Filipina dapat melakukan komunikasi dengan baik.
SBY juga berharap chairman
Asean, dalam hal ini Brunei Darussalam, dapat mengambil langkah-langkah
pro-aktif untuk ikut membantu penyelesaian masalah di kawasan tersebut.
“Memang ini adalah sesuatu
yang sensitif, tetapi tidak boleh kita juga tidak mengambil sikap. Saya
berharap konflik dapat diselesaikan dengan baik,” lanjutnya.
Presiden mengaku sudah
memberikan arahan kepada Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa tentang sikap
pemerintah dan memberi arahan untuk melindungi warga negara Indonesia yang
berada di wilayah konflik.
“Indonesia sangat siap untuk
diajak membicarakan masalah ini, baik pada tingkat menteri maupun pada tingkat
saya [presiden]. Lebih cepat kita atasi tentu lebih baik,” katanya.
Namun demikian, SBY
menegaskan bahwa pernyataannya bukan berarti Indonesia mencapuri urusan dalam
negeri Malaysia.
“Tidak. Malaysia negara yang
berdaulat, tetapi Malaysia juga harus ingat bahwa urusan seperti ini kalau
tidak arif menyelesaikannya akan menimbulkan komplikasi masalah yang sama-sama
tidak diinginkan.”
Sebelumnya, Konsulat Jenderal
RI (KJRI) Kota Kinabalu Sabah mengimbau para WNI/TKI yang berada di sekitar
wilayah tersebut untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi-informasi
tidak resmi terkait konflik.
Imbauan itu terutama
ditujukan kepada para WNI/TKI yang berada di wilayah Pantai Barat, Pedalaman,
Kudat, Sandakan, dan wilayah Tawau.
Sejak 4 Februari 2013, semua
penduduk di kawasan kampung Tanduo harus meninggalkan tempat tinggal dan
berpindah sementara ke lokasi yang lebih aman. Tidak terkecuali WNI yang berada
di radius 20 km dari area konflik.
KJRI mengaku telah
mengirimkan surat resmi ke Ketua Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah untuk
meminta jaminan keselamatan terhadap WNI/TKI.
Selain itu, KJRI juga
mengirimkan surat ke seluruh manajer ladang sawit se-Sabah untuk meminta pihak
manajemen menjaga keselamatan WNI/TKI dan membekali para WNI/TKI dokumen
perjalanan untuk keperluan keluar ladang. (JIBI/aw)
0 Comments