Komisi 1 DPR mempertanyakan
keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membeli sejumlah alat utama
sistem persenjataan saat melakukan kunjungan ke Berlin, Jerman. Dalam rangkaian
pembahasan dengan Komisi 1 beberapa waktu lalu, Kementerian Pertahanan tidak
pernah mengungkap rencana pembelian alutsista dari Jerman tersebut.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR,
Tubagus Hasanuddin mengatakan pemerintah harus menjelaskan sumber pendanaan
untuk pembelian alutsista dari Jerman, mengingat APBN 2013 tidak mengalokasikan
pembelian tersebut. Apabila pemerintah berencana menggunakan pinjaman asing
untuk membeli alutsista maka rencana
tersebut harus terlebih dahulu dibahas dengan DPR.
Menurut Hasanudin, sikap pemerintah yang masih mengambil
keputusan sepihak tentang pembelian alutsista bagi TNI, dikhawatirkan akan
mengganggu program modernisasi postur pertahanan minimum. Selain itu, sikap
pemerintah akan menyulitkan proses pertanggung-jawaban apabila terjadi masalah di masa mendatang.
5 Comments
ha duh.... pak pak..... lebay lu
ReplyDeletebilang aja klo mau minta "jatah"...
ReplyDeletemintk jatah melulu tu DPR..
ReplyDeleteIya harus dibahas di DPR dlu nanyain nanti dpt jatah gak!
ReplyDeleteDasar KEPO lu dpr,kali aja pke duit SBY sendiri WKKWKWKWk :D
Din...negara ini butuh alutsista, biarkan SBY beli alutsista, toh untuk negara juga bukan untuk di Cikeas, kapan TNI mau disegani negara lain...mau beli alutsista aja udah di ributin...soal pertanggungjawaban...buat aja pansus...serahin ke KPK...di hukum...selesai....gitu aja kok repot....!!!!
ReplyDelete