Sejumlah kapal perang baru
yang fokus pada pengawasan laut perbatasan dan pemekaran organisasi menjadi
pembahasan dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Laut di Jakarta, Kamis-Jumat
(31/1-1/2).
Kepala Staf TNI AL Laksamana
(TNI) Marsetio dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, menjelaskan,
sejumlah kapal baru akan melengkapi TNI AL hingga 2014. “Kapal selam akan
beroperasi lima unit. Sebanyak tiga unit baru dibuat dengan kerja sama Korea
Selatan. Pembuatan kapal ketiga dibangun sepenuhnya di PT PAL Surabaya,” kata
Marsetio.
Untuk kapal perusak kawal
rudal (PKR) dari Damen Schelde Belanda, lanjutnya, memasuki kontrak pembelian
unit kedua.
“Pada pembelian kedua akan
dilengkapi peluncur torpedo, ruang kendali tempur, dan cupola senjata permukaan
yang sebelumnya tidak diberikan dalam pembelian kontrak pertama. Pembangunan
PKR juga melibatkan PT PAL Surabaya,” ujar Marsetio.
Pada Desember 2012,
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya (TNI) Eris Heryanto
mengatakan, sebanyak 250 teknisi PT PAL dikirim ke Belanda untuk ikut dalam
pembangunan kapal PKR.
Rencana pembelian tiga light
frigate eks kapal kelas Nakhoda Ragam Angkatan Laut Brunei dinilai tidak
bermasalah. Menurut Marsetio, perlengkapan yang dinilai kurang akan dilengkapi
BAe Inggris dan sekarang keputusan ada di tangan Kementerian Pertahanan.
Vietnam, Filipina, Malaysia,
dan Aljazair batal membeli light frigate itu karena ada kendala teknis, seperti
sudah tutupnya perusahaan yang menjadi penyedia sarana kendali tempur.
Namun, Poengky Indarti dari
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Pembelian Senjata TNI mengkritisi
rencana pembelian kapal PKR kedua dari Belanda. “Beli kapal rudal kok tanpa
rudal. Pembelian senilai 220 juta dollar AS itu tidak dilengkapi senjata utama,
yakni peluru kendali. Kita masih harus membayar 75 juta dollar AS untuk
melengkapi rudal bagi kapal tersebut,” kata Poengky.
Kompas
0 Comments