Jakarta - Indonesia terpaksa gagal memiliki sejumlah
alutsista (alat utama sistem pertahanan) berupa APC, Heli Serbu, dan F16,
lantaran keuangan negara yang merugi. Padahal, rencana strategi Kementerian
Pertahanan itu sudah diputuskan dalam Keppres.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi
pertahanan TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Menurutnya, sesuai Keppres pengadaan alutsista senilai Rp50
triliun tidak dapat dibayar. Pemerintah baru mampuh mencairkan sebesar Rp23 triliun.
"Sampai sekarang pembelian Alutsista itu hanya Rp23
triliun, kemudian Rp 27 triliun itu tidak bisa dibayarkan. Dengan alasan
keuangan pemerintah tidak diuntungkan," kata Hasanuddin.
"Yang paling sangat disesalkan, dari Rp23 triliun itu
ternyata Rp1,1 triliun yang seharusnya diprogramkan tahun ini juga tidak bisa
terbayar," tambahnya.
Sehingga, lanjut Hasanuddin, kendala pembayaran itu secara
otomatis merugikan Indonesia. Sebab, pemerintah belum dapat membayar Rp1,1
triliun yang seharusnya dibayar bulan April 2014 ini.
Akibatnya, pemerintah terpaksa belum bisa mendapat alutsista
yang sudah dipesan dari Amerika dan Rusia itu.
"Kita tidak bisa melanjutkan kontrak APC, kita tidak
bisa melanjutkan kontrak Heli serbu, dan kita juga tidak bisa melanjutkan
kontrak F16," jelas Hasanuddin.
"APC belum kita terima, Heli Serbu belum kita terima,
F16 belum kita terima. APC dari Amerika, F16 dari Amerika, Heli Serbu dari
Rusia. Saya melihat ada miss managemen pemerintah," demikian Hasanuddin.
3 Comments
Kenapa tdk dilelang mobil sitaan kpk,apa mau dijadikan showroom kpk ya?
ReplyDeleteKan bsa buat dana beli alusista.
Hukuman amti semua koruptor. Sita semua hartanya para koruptor
ReplyDeleteKayak belajar ilmu administrasi....
ReplyDeleteBukan memperbesar kepandaian mengelola kebesaran....
Hil yang mustahal di negeri antah berrantah besutan Ki Dalang Markupulo....