"Bayangkan
gaji Rp 2 juta atau 3 juta dengan anak 3 maka enggak akan cukup. Kita harus
membedakan korupsi karena tamak dan karena gaji yang rendah. Kalau bupati atau
gubernur korupsi karena beliau tamak. Maka hukumannya harus lebih berat,"
kata Abraham di hadapan caleg PDIP di Gedung Serba Guna, Senayan, Jakarta, Rabu
(3/7).
Abraham
mencontohkan jeleknya sistem penggajian TNI dan PNS golongan rendah di
Indonesia. Untuk itu, menurut Samad, KPK akan merekomendasikan kepada
pemerintah untuk memperbaiki sistem penggajian agar lebih baik.
"Gaji
buruh di Jakarta lebih besar dari TNI atau PNS golongan terendah. Oleh karena
itu, gaji harus manusiawi, negara harus adil. Apabila terjadi korupsi di level
PNS terendah, pungli pengurusan KTP, oknum lalu lintas, hemat kami harus ada
penggajian pemerintah yang lebih baik. Karena adanya struktur penggajian yang
tak manusiawi," ujar Abraham.
Abraham
menjelaskan tiga hal penyebab terjadinya korupsi di antaranya, individu,
sistem, dan perilaku kebiasaan dalam masyarakat. Dia menuturkan, KPK lagi
mengembangkan sistem SIN (Sistem Integritas Nasional). Nanti akan kita berikan
ke kementerian, partai-partai dan instansi lainnya.
0 Comments