JAKARTA -
TNI, pada 2013, berencana membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
Pembentukan Kogabwilhan dianggap penting untuk mengintegrasikan tugas tiga
matra TNI, terutama dalam menjaga pertahanan secara berkelanjutan. "Kami
akan lebih dulu membentuk Kogabwilhan sebelum membentuk Kohanla (Komando
Pertahanan Laut)," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, saat
ditanya Koran Jakarta, Minggu (13/1).
Menurut dia, kalau pembentukan Kogabwilhan hanya
mengandalkan kuantitas dan kualitas alutsista yang tersedia saat ini,
pembentukan itu diprediksi tidak akan banyak menambah dampak penangkalan
sebagaimana yang diharapkan. Lepas dari itu, Andi menyatakan pembentukan
Kogabwilhan penting untuk menjamin adanya integrasi operasional antara tiga
angkatan.
Koran Jakarta
Pembentukan
Kogabwilhan ini juga sudah diwacanakan sejak 2008 lalu, seiring pelaksanaan
Latihan Gabungan TNI pada 2008. Saat itu, TNI melaksanakan latihan gabungan
bersandi Yudha Siaga yang digelar secara berturut-turut di tiga wilayah titik
rawan, yakni Batam, Singkawang, dan Sangatta.
Latihan
gabungan yang pertama kali dilaksanakan sejak masa reformasi 1998 itu dipimpin
Letnan Jenderal George Toisutta. George yang saat ini masih menjabat Panglima
Komando Strategis Angkatan Darat didapuk sebagai Komando Mandala Operasi.
Adapun pembentukan Kohanla, tambah Panglima TNI, masih menunggu revisi
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi TNI.
Pembentukan
Kohanla akan diikuti dengan pengembangan tiga komando armada TNI Angkatan Laut.
Saat ini, TNI AL baru memiliki dua komando armada, yakni Komando Armada RI
Kawasan Barat dan Komando Armada RI Kawasan Timur. Rencananya akan dibentuk
satu komando armada lagi, yakni Komando Armada RI Kawasan Tengah. "Perpres
10 itu sedang dikaji kembali untuk direvisi, dan Presiden juga sudah
menyetujuinya," kata Agus.
Penyiapan
Organisasi
Sementara
itu, terkait rencana pembentukan Kogabwilhan, pemerhati pertahanan dari
Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menyatakan butuh suatu penyiapan
organisasi, personel, maupun alat utama sistem senjata (alutsista) yang
memadai. "Organisasi yang harus disiapkan semestinya bersifat gabungan dan
senantiasa memperhatikan kondisi geografi s," kata dia.
Dia berharap
persoalan alutsista segera diselesaikan dulu sebelum Kogabwilhan dibentuk.
"Jangan sampai organisasi baru itu dibentuk hanya demi merespons masalah
banyaknya perwira tanpa jabatan yang dewasa ini melanda organisasi militer
Indonesia," jelas dia.
Koran Jakarta
0 Comments