Kebutuhan
akan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan operasi pertahanan dan keamanan
yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin meningkat. Ini
lantaran adanya program pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista)
untuk kebutuhan operasi baik militer maupun non-militer.
Atas
hal itu, Pertamina menyatakan siap memenuhi berapapun jumlah BBM yang
diperlukan TNI. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman (Master of
Understanding/MoU) yang disepakati oleh Pertamina dengan Kementerian Pertahanan.
"Nota
kesepahaman ini diharapkan menjadi payung aturan yang sifatnya saling
menguatkan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama khususnya dalam hal
penyediaan BBM dan pelumas antara Kemenhan, Pertamina dengan Mabes TNI,"
ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya penandatangan MoU jual
beli BBM dan pelumas di Gedung Kemenhan, Jakarta, Rabu (18/12).
Hanung
mengatakan, MoU ini menjadi komitmen bagi Pertamina untuk menyiapkan BBM untuk
operasi keamanan TNI. Menurut dia, saat ini Pertamina telah melakukan
pendistribusian BBM keekonomian bagi kegiatan rutin maupun kegiatan operasi
kepada TNI dan Polri dengan kuantum tidak kurang dari 425 juta liter per tahun
dan tingkat pertumbuhan kurang lebih 5 persen setiap tahun.
"Pertamina
berkomitmen menyediakan semua kebutuhan TNI di seluruh Indonesia. Kami punya
100 lebih terminal dan 55 DPBU yang mampu memasok seluruh kebutuhan TNI,"
ungkap Hanung.
Pada
kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku TNI merasa
keberatan dengan pemberian subsidi BBM dari pemerintah melalui bentuk anggaran.
Menurut dia, kuota BBM yang dibutuhkan TNI akan berkurang apabila harga BBM
naik.
Hal
itu menyebabkan operasional TNI menjadi terhambat. "Oleh karena itu, kita
minta subsidi bukan dalam bentuk budget tapi dalam bentuk kuantum," terang
dia.
Selanjutnya,
Purnomo menyatakan, terjadi kesenjangan yang besar antara masyarakat umum
dengan TNI terkait penggunaan subsidi BBM. Menurut dia, subsidi BBM banyak
dinikmati oleh masyarakat mampu sementara di sisi lain TNI harus mengalami
kekurangan BBM saat menjalankan operasi.
"Ada
sebagian subsidi yang tidak jatuh ke masyarakat miskin, di sisi lain TNI
kembang kempis untuk menjalankan operasi. Bahkan mereka harus membeli BBM dari
kantongnya sendiri," ungkap Purnomo.
Lebih
lanjut, Purnomo menyatakan, TNI hanya membutuhkan sekitar 1,2 persen dari total
dana APBN yang digunakan untuk subsidi BBM. "Tapi manfaatnya sangat besar
bagi negara. Operasi baik di laut, udara, dan darat dapat berjalan dengan
maksimal dan bisa mengurangi potensi kerugian negara akibat adanya
penyelundupan BBM, ilegal fishing, dan sebagainya," pungkas dia.
0 Comments